Pemda bisa abaikan moratorium CPNS 2011 – PPCI CPNS 2012

Meski moratorium telah diberlakukan, namun pemerintah daerah masih diperbolehkan mengangkat pegawai negeri sipil (PNS), dengan catatan alokasi belanja pegawai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut dibawah 50 persen. Pengangkatan yang diperbolehkan pun, hanya untuk formasi tertentu.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Kaiman Turnip, mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan No 2 tahun 2011 tertanggal 24 Agustus 2011, pengangkatan PNS masih diperbolehkan untuk daerah yang belanja pegawai dari APBD tahun 2011 di bawah 50 persen.

Itu pun, hanya untuk formasi tertentu saja yakni tenaga pendidikan, dokter, bidan dan perawat, serta jabatan pada bidang khusus dan mendesak. Namun dengan tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat. “Dari keputusan bersama itu, Pemda yang besaran anggaran belanja pegawainya dibawah 50 persen dari APBD 2011, boleh mengangkat PNS dengan catatan itu tadi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, hari ini.

Dia menjelaskan, dalam surat keputusan bersama Nomor 02/SP.B/M-PAN-RB/8/2011 dan Nomor 800-032 tahun 2011 serta Nomor 141/PMK.01/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 ini, masing-masing kabupaten kota mengajukan permohonan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sementara pengusulannya ditembuskan ke pemerintah provinsi.

Dengan kebijakan ini, penerimaan CPNS tidak mungkin akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Lebih lanjut dia mengatakan, pimpinan instansi baik pusat maupun daerah melakukan redistribusi pegawai ke daerah yang membutuhkan. Sehingga secara nasional tidak membebani APBD.

Untuk diketahui, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sejumlah daerah alokasi belanja pegawainya diatas 50 persen, diantaranya Medan. Dari total belanja, belanja pegawai di Medan mencapai 52 persen. Selain itu, belanja pegawai di Kabupaten Pematang Siantar juga tinggi dengan 66 persen, Toba Samosir (69 persen), dan Simalungun (72 persen).

Sementara kabupaten/kota yang memungkinkan mengajukan pengangkatan pegawai, yakni daerah yang belanja pegawainya dibawah 50 persen seperti Nias Barat (29 persen), Nias Utara (34 persen), Nias (37 persen), Pakpak Barat (43 persen), Gunung Sitoli (44 persen), Padang Lawas Utara (44 persen)m, Batubara (45 persen).

Kaiman mengatakan, surat keputusan bersama tersebut baru diterima hari ini dan akan segera disosialisasikan ke SKPD untuk selanjutnya akan diberikan edaran kepada kabupaten/kota. Sebelumnya, adanya moratorium PNS ini menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, masa moratorium akan dimanfaatkan untuk menata jumlah PNS yang ideal. Selain itu, masa moratorium PNS juga digunakan untuk melihat dan menata kembali kelemahan-kelemahan regulasi.

Selama ini, banyak PNS yang diterima tidak sesuai kebutuhan, sehingga terjadi pembengkakan anggaran untuk gaji pegawai. ”Jadi pada saatnya nanti kita akan undang daerah. Kita buat analisis apakah mereka butuh PNS atau tidak. Kemudian jika keberadaan PNS sudah cukup, namun tidak efektif, kita akan dorong untuk mengefektifkannya,” tandasnya.

Dengan pemberlakuan moratorium, Gamawan menjelaskan, akan dilakukan mutasi pegawai dari daerah yang kelebihan ke daerah yang masih kekurangan. Mutasi itu, menurut dia, dilakukan terlebih dulu antarkabupaten di dalam satu provinsi. “Antardaerah, di dalam provinsi dulu, antarkabupaten dalam provinsi, antarkota dalam provinsi, baru setelah itu antarprovinsi. Nah, ini antar provinsi juga diatur, waktu setahun inilah masa pengaturannya,” katanya.

Sementara itu, mengenai peraturan daerah yang bermasalah, Mendagri mengatakan saat ini pemerintah pusat sudah mengevaluasi 4.500 peraturan dan mengoreksi lebih dari 1.000 peraturan. “Kita sudah mengevaluasi 4.500 peraturan, yang sudah dibatalkan lebih dari 145, yang dikoreksi saya kira lebih dari 1.000,” ujarnya.

Sampai 2014, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri menargetkan untuk mengevaluasi 9.000 peraturan daerah.

Kirimkan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s