SURVEI BPS, Wapres: Data Kemiskinan Jangan Dipolitisasi

Sabtu, 21 Januari 2012

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden Boediono mengingatkan, data terbaru tentang rumah tangga sasaran (RTS) yang juga terkait peta kemiskinan nasional dari Badan Pusat Statisik (BPS) jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Jangan sampai disalahgunakan. Harus ada rambu-rambu penggunaannya. Dibuat aturan-aturan bahwa pemanfaatannya hanya untuk kepentingan program kesejahteraan sosial. Tidak untuk kepentingan marketing (pemasaran hal-hal tertentu). Tidak juga untuk kepentingan politik dan lain-lain,” kata Wapres dalam arahan pada acara penyerahan data program perlindungan sosial terbaru di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (20/1).

Menurut Wapres, data terbaru ini penting karena memuat data lengkap terkait nama dan alamat masyarakat. Untuk itu, perlu adanya aturan penggunaan yang jelas. Dalam hal ini, data rumah tangga sasaran terbaru ini penting untuk pelaksanaan program nyata dalam pengentasan kemiskinan, sebab memuat 40 persen rumah tangga dengan status sosial terbawah.

“Yang akan membuat perubahan besar adalah cara kita melakukan intervensi kemiskinan, terutama berbasis klaster satu,” kata Wapres.

Klaster I merupakan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, seperti jaminan kesehatan masyarakat, beras untuk masyarakat miskin, dan program keluarga harapan.

Wapres juga mengapresiasi kinerja BPS dalam membuat sistem pendataan ini. Sebab, pendataan ini sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan konkret pengentasan kemiskinan.

“Dalam seremoni kecil, ada peristiwa besar yang akan membuat perubahan besar pada cara kita melakukan intervensi terhadap kemiskinan, terutama yang berbasis rumah tangga klaster satu. Ini merupakan pilar dari satu kebijakan konkret dan nyata,” ucapnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyerahkan data program perlindungan sosial (PPLS) terbaru kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Acara penyerahan itu dilakukan secara resmi di Gedung II Istana Wapres. Data secara resmi diserahkan Plt Kepala BPS Suryamin kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto serta disaksikan Wapres Boediono.

Data PPLS ini mencakup rumah tangga sasaran yang akan digunakan dalam program perlindungan sosial, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Suryamin mengatakan, data PPLS berisi 40 persen dari total populasi yang berada di lapisan bawah untuk status sosial rumah tangga di Indonesia.

Dalam hal ini, BPS mendatangi 25,2 juta rumah tangga sasaran (42,5 persen) atau 26,8 juta keluarga yang tersebar di 33 provinsi, 497 kabupaten, 6.600 kecamatan, serta 77.000 kelurahan/desa. “Total jumlah anggota keluarga 96,7 juta jiwa,” katanya saat memaparkan di hadapan Wakil Presiden. Menurut dia, data ini dapat dipergunakan berbagai program perlindungan sosial sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, basis data ini merupakan salah satu program jangka pendek dalam unifikasi sistem penetapan sasaran nasional. “Data ini memperbaiki sistem basis data perlindungan sosial kita. Jadi akan digunakan untuk program perlindungan sosial,” katanya.

Menurut dia, Program Jamkesmas merupakan pengguna pertama data PPLS 2011, sedangkan basis data program ini akan digunakan dalam program beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada Juni 2012.

Pendataan PPLS dilakukan sejak Juli 2011 dan selesai Desember 2011. Data ini akan digunakan untuk program perlindungan sosial pada 2012 hingga 2014 mendatang.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2012, pemerintah menargetkan percepatan pengurangan kemiskinan. Dengan sasaran warga miskin di daerah tertinggal, warga miskin perkotaan, dan nelayan melalui berbagai paket kebijakan.

Untuk memastikan adanya penanggulangan kemiskinan secara signifikan, pemerintah akan menyusun Masterplan Percepatan Pembangunan dan Penanganan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Desainnya menyinergikan empat klaster dengan mempertajam kelompok sasaran yang dikombinasikan dengan konektivitas, fleksibilitas, dan peran pemerintah daerah.

“Jadi, di satu sisi ada MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), tetapi juga perlindungan sosial. Untuk tahap awal sasarannya adalah warga miskin di derah tertinggal. Kemudian, warga miskin di perkotaan dan nelayan,” katanya.

Pada 2012, ada sejumlah paket kebijakan yang akan dijalankan, seperti pembangunan rumah sangat murah, penyediaan air bersih, penyediaan listrik murah, peningkatan kualitas kehidupan nelayan, serta penataan kawasan kumuh di perkotaan.

Menurut Armida, ada sasaran untuk program pengentasan kemiskinan yang kini mencapai 24 persen dari total penduduk Indonesia. Program pengetasan kemiskinan akan dilaksanakan melalui kementerian/lembaga negara terkait, khususnya di bidang perekonomian.

“Jumlah penduduk miskin dan sangat miskin 12,36 persen dan hampir miskin 12 persen. Jadi, total 24 persen yang dikatakan miskin dari total populasi penduduk Indonesia yang sekitar 240 juta jiwa,” kata Armida.
Seperti diketahui,dana untuk PPLS ini sekitar 550 M dana dari APBN 2011.

Kirimkan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s